PENGERTIAN
BUDAYA POLITIK :
1.
Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi
tentang bagaiman pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang
harus dilakukan oleh pemerintah.
2.
Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sikap orientasi
yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam
sistem itu.
3.
Rusdi Sumintapura, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan
orientasinya terhadap kehidupan plitik yang dihayati oleh para anggota suatu
sistem politik.
4.
Mochtar Masud dan Colin McAndrews, budaya politik adalah sikap dan orientasi
warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.
5.
Larry Diamond, budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen,
dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negara mereka dan peran
masing-masing individu dalam sistem itu.
Menurut Almond dan Powell ada 2
orientasi Politik yaitu tingkat Masyarakat dan tingkat Individu :
1.
Orientasi individu dalam system politik
dapat dilihat dari 3 komponen :
a.
Orientasi kognitif berbagai keyakinan dan pengetahuan seseorang tentang :
-
system politik.
-
tokoh pemerintahan
-
kebijakan pemerintahan
-
Simbol-simbol yang dimiliki oleh system politik seperti : ibukota negara, lambang negara,
kepala negara, batas negara, mata uang, dll.
b.
Orientasi Afektif menunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional
individu pada system politik. Seperti – perasaan khusus terhadap aspek system politik tertentu yang membuatnya
menerima dan menolak system politik. Orientasi
afektif ini dipengaruhi oleh
keluarga dan lingkungan.
c.
Orientasi Evaluatif berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem
politik, kinerja sistem politik, komitmen terhadap nilai dan pertimbangan politik.
2.
Orienrtasi Tingkat masyarakat adalah pandangan dan sikap sesama warga negara
yang meliputi rasa percaya dan permusuhan antar individu, kelompok maupau golongan. Sikap saling percaya menumbuhkan saling kerja
sama sedang sikap permusuhan
menimbuklkan konplik
TIPE-TIPE
BUDAYA POLITIK (ciri-ciri)
1. Budaya Politik Parokial ( parochial
Political Culture) :
Cirinya : - lingkupnya sempit dan kecil
- masyarakatnya
sederhana dan tradisional bahkan buta hurup.
petani dan buruh tani.
- Spesialisasi kecil belum berkembang.
- Pemimpin
politik biasanya berperan ganda
bidang ekonomi,
agama dan budaya.
- masyarakatnya
cenderung tidak menaruh minat terhadap
objek
politik yang luas.
- masyarakatnya tinggal di desa terpencil di
mana kontak dengan
system politik kecil.
2.
Budaya Politik Subjek (subject Political Culture) :
Cirinya : - Orang secara pasif patuh pada pejabat
pemerintahan dan undang- undang.
- Tidak
melibatkan diri pada politik atau golput.
- masyarakat
mempunyai minat, perhatian, kesadaran terhadap
system
politik.
- Sangat
memperhatikan dan tanggap terhadap keputusan politik,
atau output
- Rendah dalam input
kesadaran sebagai actor politik belum tumbuh.
3.
Budaya Politik Partisipan (participant Political culture) :
Sebagai insan politik,
kegiatan-kegiatan politik yang dapat dilakukan sebagai wujud partisipasi
politik, antara lain :
a.
Membentuk organisasi politik atau
menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat mengontrol
maupun memberi input terhadap setiap kebijakan pemerintah.
b.
Aktif dalam proses pemilu, seperti berkampanye, menjadi pemilih aktif, dan
menjadi anggota perwakilan rakyat.
c.
Bergabung dalam kelompok-kelompok kepentingan kontemporer, seperti unjuk rasa
secara damai tidak anarkis atau merusak, petisi, protes, dan demonstrasi.
Cirinya : - Kesadaran masyarakat bahwa dirinya dan
orang lain anggota aktif
dalam kehidupan politik.
- Melibatkan diri dalam system politik sangat
berarti walaupaun hanya
sekedar memberikan suara dalam pemilu.
- Tidak menerima
begitu saja terhadap keputusan, kebijakan system politik
- Dapat menilai
dengan penuh kesadaran baik input maupun
output
bahkan posisi dirinya sendiri.
Menurt
Muhtar Masoed dan Colin MacAndrews ada 3 model
budaya politik :
a. Model masyarakat demokratis
industrial Yang terdiri dari aktivis politik, kritikus
politik.( Identik dengan budaya politik partisipan).
b. Model Sistem politik otoriter
rakyat sebagai subyek yang pasif, tunduk pada hukumnya tapi
tidak melibatkan diri dalam urusan politik dan
pemerintahan (Identik dengan budaya politik subjek).
c. Model masyarakat system demokratis pra –industrial masyarakat pedesaan, petani, buta hurup,
kontak politik sangat kecil, (budaya politik Parokial).
BUDAYA
POLITIK DI INDONESIA
Herbert
Feith, Indonesia memiliki 2 budaya politik yang dominan :
1. Aristokrasi Jawa
2. Wiraswasta Islam
Clifford
Geertz, Indonesia memiliki 3 subbudaya yaitu :
1.
Santri : pemeluk agama islam yang taat yang terdiri dari pedagang di kota dan
petani yang berkecukupan.
2. Abangan : yang terdiri dari petani kecil.
3.
Priyayi : golongan yang masih memiliki pandangan hindu budha, yang kebanyakan
dari golongan terpelajar, golongan atas penduduk kota terutama golongan
pegawai.
Afan
Gaffar, budaya politik indonesia memiliki 3 ciri dominan :
1.
Hirarki yang tegar/ketat : adanya pemilahan tegas antar penguasa (wong Gedhe)
dengan
Rakyat kebanyakan ( wong cilik).
2.
Kecendrungan Patronage ( hubungan antara orang berkuasa dan rakyat biasa) seperti
majikan majikan dengan buruh.
3.
Kecendrungan Neo Patrimonialistik, yaitu perilaku negara masih memperlihatkan
tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.
Menurut Max Weber,dalam negara yang
patrimonialistik penyelenggaraan pemerinbtahan berada dibawah kontrol langsung
pimpinan negara. Menurutnya
karakteristik negara patrimonialistik adalah :
a.
Cenderung mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seseorang penguasa kepada
teman-temannya.
b.
Kebijakan sering kali lebih bersifat partikularistik dari pada bersifat
universalistik.
c.
Rule of Law lebihbersifat sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa
(rule of man)
d.
Penguasa politik sering kali mengaburkan antara kepentingan umum dan
kepentingan publik.
Di masa Orde Baru kekuasaan
patrimonialistik telajh menyebabkan kekuasaan tak terkontrol sehingga negara
menjadi sangat kuat sehingga peluang tumbuhnya civil society terhambat. Contoh budaya politik Neo Patrimonialistik
adalah :
a. proyek di pegang pejabat.
b. Promosi jabatan tidak melalui
prosedur yang berlaku ( surat sakti).
c. Anak pejabat menjadi pengusaha
besar, memamfaatkan kekuasaan orang tuanya
dan mendapatkan perlakuan istimewa.
d. anak pejabat memegang posisi
strategis baik di pemerintahan maupun politik
Nazarudin
Samsudin, menyatakan dalam sebuah budaya ciri utama yang menjadi identitas
adalah sesuatu nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh masyarakat
atau bangsa secara keseluruhan. Jadi
simbol yang selama initelah diakui dan dikenal masyarakat adalah Bhineka
Tunggal Ika, maka budaya politik kita di Indonesia adakah Bhineka Tunggal Ika.
SOSIALISASI POLITIK
1.
Pengertian sosialisasi politik :
a. Kenneth P. Langton, Sosialisasi politik
adalah cara bagaimana masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya.
b. Gabriel
A. Almond, Sosialisasi politik adalah proses dimana sikap-sikap politik
dan pola – pola tingkah laku diperoleh atau dibentuk, dan merupakan sarana
bagi generasi muda untuk menyampaikan patokan politik dan keyakinan politik.
c. Richard E. Dawson, sosialisasi politik adalah pewarisan pengetahuan , nilai
dan pandangan politik darimorang tua,
guru dan sarana sosialisasi lainnya bagi warga baru dan yang beranjak dewasa.
d.
Dennis Kavanagh, sosialisasi politik adalah istilah untuk mengganbarkan
proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.
e.
Ramlan Surbakti, sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan
orientasi politik anggota
masyarakatnya.
f. Alfian, sosialisasi Politik adalah usaha
sadar untuk mengubah proses sosialisasi
politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati nilai-nilai yang
terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.
Sosialisasi
politik dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya:
1).
Dalam Lingkungan Keluarga, orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak beberapa
cara tingkah laku politik tertentu.
Melalui obrolan politik ringan sehingga tak disadarai telah menanamkan
nilai-nilai politik kepada anak-anaknya.
2).
Di Lingkungan Sekolah,dengan memasukkan pendidikan kewarganegaraan. Siswa dan guru bertukar informasdi dan
berinteraksi dalam membahas topik tentang politik.
3).
Di lIngkungan Negara, secara hati-hati bisa menyebarkan dan menanamkan
ideologi-ideologi resminya.
4).
Di Lingkungan Partai politik, Salah satu fungsi partai politik adalah dapat
memainkan perannya sebagai sosioalisasi politik. Artinya parpol itu telah merekrut anggota
atau kader danpartisipannya secara periodik.
Partai politik harus mampu menciptakan kesan atau image memperjuangkan
kepentingan umum.
Menurut
Ramlan Surbakti ada dua macam sosialisasi politik dilihat dari metode
penyampaian pesan :
a. Pendidikan Politik Yaitu proses dialogis
diantara pemberi dan penerima pesan.
Dari sini anggota masyarakat mempelajari simbol politik negaranya, norma
maupun nilai politik.
b. Indoktrinasi Politik, yaitu proses sepihak
ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima
nilai , norma dan simbol yang dianggap pihak berkuasa sebagai ideal dan
baik.
Dalam upaya pengembangan budaya politik,
sosialisasi politik sangant penting karena dapat membentuk dan mentransmisikan
kebudayaan politik suatu bangsa, serta dapat memelihara kebudayaan politik suatu bangsa,
penyampaian dari generasi tua ke
generasi muda, dapat pula sosialisasi politik dapat mengubah kebudayaan
politik.
Menurut
Gabriel A. Almond, sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan
kebudayaan politik suatu bangsa dan mememlihara kebudayaan politik suatu bangsa
dengan bentuk penyampaian dari generasi tua kepada generasi muda. Terdapat
6 sarana atau agen sosialisasi politik menurut Mochtar Masoed dan Colin
MacAndrews, adalah :
a. Keluarga
yaitu lembaga pertama yang dijumpai sesorang individu saat lahir. Dalam keluarga anak ditanamkan sikap patuh
dan hormat yang mungkin dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam sistem politik
setelah dewasa.
b. Sekolah
yaitu sekolah sebagai agen sosialisasi politik memberi pengetahuan bagi
kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Disekolah memberi kesadaran pada anak tentang
pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara, cinta tanah air.
c. Kelompk bermain yaitu kelompok bermain masa
anak-anak yang dapat membentuk sikap politik seseorang, kelompok bermain saling
memiliki ikatan erat antar anggota bermain. Seseorang dapat melakukan tindakan
tertentu karena temannya melakukan hal itu.
d. Tempat kerja yaitu organisasi formal maupun
nonformal yang dibentuk atas dasar pekerjaan seperti serikat kerja, sderikat
buruh. Organisasi seperti ini dapat
berfungsi sebagai penyuluh di bidang
politik.
e. Media massa yaitu informasi tentang
peristiwa yang terjadi dimana saja dengan cepat diketahui masyarakat sehingga
dapat memberi pengetahuan dan informasi tentang politik.
f. Kontak-kontak politik langsung yaitu
pengalaman nyata yang dirasakan oleh seseorang dapat berpengaruh terhadap sikap
dan keputusan politik seseorang. Seperti
diabaikan partainya, ditipu, rasa tidak aman,dll.
BUDAYA
POLITIK PARTISIPAN
1.
Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik partisipatif atau disebut
juga budaya politik demokrasi adalah
suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya,
yang menopang terwujudnya partisipasi.
Untuk terwujudnya partisipasi itu warga negara harus yakin akan
kompetensinya untukterlibat dalam proses
politik dan pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat agar rakyat tidak
kecewa dan apatis terhadap pemerintah.
2.
Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa
dalam menentukan segala keputusan yang
menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.
Ciri-cirinya adalah :
a.
Perilaku warga negara yang bisa diamati bukan batiniah (sikap dan orientasi).
b.
Perilaku atau kegiatan itu mem,pengaruhi pemerintah (pemegang kebijakan)
c.
Kegiatan atau prilaku yang gagal ataupun berhasil termasuk partisipasi politik.
d.
Kedgiatan mempengaruhui pemerintah dapat dilakukan secara :
· Langsung yaitu individu tidak
menggunakan perantara dalam memepengaruhi pemerintah.
· Tak langsung yaitu menggunakan pihak
lain yang dapat meyakinkan pemerintah.
e.
Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan dengan prosedur wajar (konvensional)
tidak berupa kekerasan (nonviolence) seperti : ikut memeilih dalam pemilihan
umum,mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis surat, dll,dan ada
yang melalui cara –cara diluar prosedur yang wajar (tidak Konvensional) dan
berupa kekerasan (violence), seperti : demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan
halus (golput),hura-hura, mogok, serangan senjata, gerakan-gerakan politik, dan
revolusi, kudeta, makar,dll
3.
Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalampartai
plitik yang mencakup semua kegiatamnnsukarela dimana seseorang turut dalam
proses pemilihan pemimpin plitik dan turut langsung atau tidak lanmgsung
dalam pembentukan kebijakan umum.
PARTAI
POLITIK
1.
Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partai plitik adalah organisasi atau golongan yang
berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan.
2.
Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang
berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat
atas dasar persaingan melawan suatu golongan
atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
3.
Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir
secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap
pemerintah bagi pimpinan partainya sehingga penguasaan itu memberikan mamfaat
kepada anggota partainya baik bersifat ideal maupun material.
FUNGSI
PARTAI POLITIK
1.
Sarana komunikasi politik, yaitu penyalur aspirasi pendapat rakyat,
menggabungkan berbagai macam kepentingan dan merumuskan kepentingan yang
menjadi dasar kebijaksanaannya. Upaya
Partai politik dalah mencapai fungsi ini adalah :
· Memperjuangkan aspirasi rakyat agar
menjadi kebijaksanaan umum oleh pemerintah
· Menyebarluaskan rencana-rencana dan
kebijaksanaan pemerintah
· Perantara (broker) dalam suatu bursa
ide-ide
· Bagi pemerintah bertindak sebagai
alat pendengar, sedangkan bagi warga
masyarakat sebagai pengeras suara.
2.
Sarana Sosialisasi Politik, yaitusarana untuk memmberikan penanaman
nilai-nilai, norma, dan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik
tertentu. Upaya yang dilakukan untuk
mencapai fungsi ini adalah :
· Penguasaan pemerintah dengan
memenangkan setiap pemilu
· Menciptakan image bahwa ia
memperjuangkan kepentingan umum
· Menanamkan solidaritas dan tanggung
jawab terhadap para anggotanya maupun anggota lain
3.
Sarana Rekrutmen Politik, yaitu mencari dan mengajakorang berbakat untuk turut
aktif dalam kegiatan plitik. Dengan demikian
memperluas partisipasi politik. Upaya
yang dilakukan parpol adalah :
· Melalui kontak pribadi maupun persuasi
· Menarik golongan muda untuk didddik
menjadi kader di masa depan
4.
Sarana Pengatur Konplik, yaitu mengatasi berbagai macam konplik yang muncul
sebagai konsekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat ersaingan
dan perbedaan pendapat. Biasanya masalah
tersebut cukup mengganggu stabilitas nasional.
Hal ini mungkin saja dimunculkan oleh kelompok tertentu untukkepentingan
ppularitasnya. Upaya yang dilakukan
partai politik adalah :
· Bilaanggta partai plitikyang
memberikan informasi justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan
masyarakat,pimpinan partai politik harus segera klarifikasi atau diselesaikan
dengan baik.
· Adanya kemungkinsn anggota partai
plitik lebih mengejar kepentingan pribadi/golongannya, sehingga berakibat terjadi pengkotakan politik atau konplik
yangbharus segera diselesaikan dengan tuntas.
WAHANA
POLITIK PRAKTIS
1.
Sistem Pemilihan Umum (dari segi tujuan penyelenggaraannya) :
· Sistem Pemilihan Langsung : pemilihan
yang para pemilihnya langsung memilih anggota-anggota Badan Perwakilan Rakyat
yang akan mewakilinya.
· Sistem Pemilihan Bertingkat :
Pemilihan yang dalampemilihan tahap pertama
memilih wali pemilih, kemudian walim pemilih itu memilih anggota-anggota
Dewan Perwakilan Rakyat.
2.
Sistem Pemilihan Umum (dari segi tujuan pandangan rakyat) :
· Sistem Pemilihan Mekanis : pemilihan
yang melihat rakyat sebagai masa/kelompok
individu yang mempunyai hubungan yang sama, masing-masing individu dianggap sebagai satu-satunya pengendalian
hak pilih aktif, sama-sama mempunyai satu suara dalam pemilihan.
· Sistem Pemilihan Organis : pemilihan
yang menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu, seperti halnya kelompok
keluarga, kelompok daerah/wilayah, kelompok cendekiawan, buruh, tani, (lapisan
sosial), lembaga-lembaga lainnya.
Persekutuan itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih.
Sistem
pemilihan mekanis di tinjau dari rakyat pemilih pada umumnya berkisar pada dua
prinsip pokok yaitu distrik dimana satu daerah pemilihan memilih satu
wakil, proporsional berimbang yaitu satu
daerah pemilihan beberapa wakil.
